30 pembuat kebijakan dari Kementerian Sosial Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan entitas lainnya berpartisipasi dalam lokakarya tiga hari tentang menciptakan layanan pencegahan dan perawatan ketergantungan obat yang manusiawi, efektif, dan berbasis bukti.

Pelatihan yang diselenggarakan pada 14 – 16 Oktober 2019 di Jakarta, Indonesia ini diselenggarakan oleh Kantor Pusat UNODC bersama dengan Kantor Program UNODC di Indonesia (POIDN), Kementerian Sosial Indonesia dan dengan dukungan yang murah hati dari Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional, Departemen Luar Negeri AS (INL).

Dengan keterlibatan dan partisipasi aktif dari lembaga pemerintah publik, pusat perawatan, organisasi masyarakat sipil dan profesional pencegahan dan kesehatan, pelatihan pembuat kebijakan UNODC ini mempromosikan solusi sistematis, intersektoral, dan multidisipliner dalam membangun respons berorientasi kesehatan dan hak asasi manusia terhadap masalah narkoba dan untuk mengurangi beban yang disebabkan oleh konsekuensi kesehatan dan sosial terkait.

Selain itu, inisiatif ini semakin penting dalam menindaklanjuti Sesi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masalah Narkoba Dunia 2016 (UNGASS) dan untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3, 5, 8, 10, 16.